Banyuwangi, indonetizen.id – Pelaksanaan proyek pembangunan saluran irigasi milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi di Dusun Kopen, RT 04 RW 01, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, menuai kritik pedas. Paket pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh CV Shaka Dharma Sejahtera dengan Nilai Kontrak Rp 146.824.000,00 bersumber dari APBD TA 2026 ini diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan demi meraup keuntungan pribadi.
Berdasarkan bukti fisik dan pantauan visual di lokasi pengerjaan, kualitas material bangunan yang digunakan sangat memprihatinkan. Tumpukan material pasir yang dipasok oleh pihak kontraktor terlihat keruh dan pekat, di mana teksturnya jauh lebih dominan mengandung tanah atau lumpur ketimbang butiran pasir beton standar murni.
Secara teknis, penggunaan pasir tinggi kadar lumpur berisiko fatal karena dapat membuat struktur dinding penahan tanah (plengsengan) menjadi sangat rapuh, mudah retak, dan rawan ambrol saat dihantam debit air irigasi yang tinggi.
Kebobrokan ini diperparah oleh munculnya dugaan manipulasi takaran pengadukan semen. Muncul indikasi kuat di lapangan bahwa pekerja hanya menggunakan separuh (1/2) karung semenuntuk satu kali putaran adukan penuh mesin molen.
Pekerja Bertaruh Nyawa Tanpa APD Standar K3
Tak hanya persoalan material, CV Shaka Dharma Sejahtera juga terindikasi kuat mengabaikan keselamatan nyawa para pekerjanya sendiri. Di lokasi pengerjaan, para buruh bangunan dibiarkan melakukan pekerjaan berat tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
Dari dokumentasi foto lapangan, tidak ada satu pun pekerja yang terlihat menggunakan helm keselamatan (safety helmet) pelindung kepala. Padahal, mereka bekerja di area galian yang berkejaran langsung dengan risiko benturan batu belah keras dan berat. Sebagian besar pekerja juga tampak hanya menggunakan sepatu bot karet seadanya dan bekerja tanpa standar rompi pengaman yang merata. Kelalaian fatal dalam menerapkan manajemen K3 Konstruksi ini jelas-jelas melanggar UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, padahal anggaran jaminan keselamatan kerja dipastikan sudah melekat di dalam nilai kontrak proyek.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (09/11/2026), Juru Air Korsda Cluring, Hermanto, membenarkan bahwa pekerjaan tersebut merupakan proyek resmi di bawah naungan Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi. Namun, ia mengaku terkejut dan tidak mengetahui mengenai buruknya kualitas material pasir tanah yang dipasok ke lokasi.
“Benar itu proyek PU Pengairan, tapi saya pribadi tidak tahu kalau pasir yang digunakan kondisinya seperti itu di lapangan,” ujar Hermanto memberikan keterangan singkat.
Di sisi lain, upaya konfirmasi demi mendapatkan kejelasan dari pucuk pimpinan dinas terkait sama sekali tidak membuahkan hasil. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, memilih tidak memberikan tanggapan sama sekali atau bungkam hingga berita ini resmi diturunkan ke meja redaksi. (Tim/Red)
