Indonetizen.id, Tulungagung – Beberapa kepala sekolah di wilayah Tulungagung dan Trenggalek mengeluhkan tindakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) setempat yang mengarahkan pihaknya untuk menyelesaikan surat yang diajukan oleh LSM atau wartawan.
Pengakuan ini pertama kali diungkapkan oleh beberapa kepala sekolah yang merasa tertekan oleh sikap Kacabdin. Salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa dirinya dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang diajukan oleh LSM. Namun, Kacabdin justru menyarankan untuk menyelesaikannya dengan memberikan uang.
“Saya sebenarnya bisa menyelesaikan sendiri terkait surat dari LSM kepada saya, tapi malah Pak Kacabdin menyuruh saya untuk menyelesaikan dengan sejumlah uang,,” ungkap kepala sekolah tersebut dengan nada kesal.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh kepala sekolah lainnya yang mengatakan bahwa Kacabdin meminta jatah Rp500 per siswa saat ada perayaan hari besar. “Pak Kacabdin juga meminta jatah Rp 500 per siswa ketika ada hari-hari besar,” tambahnya.
Ada lagi kepala sekolah yang juga disuruh menyelesaikan dengan sejumlah uang kepada oknum wartawan dan menakut-nakutinya dengan mengatakan bahwa kalau tidak diselesaikan kawatir urusanya jadi panjang dan bisa dilaporkan ke Polda
Lain dengan keterangan beberapa SMK dan SMA swasta,. Beberapa kepala sekolah mengatakan bahwa tiap kali setelah pihak sekolah melakukan pencairan dana BPOPP Kepala Sekolah ditelpon dan disuruh menyetorkan uang dengan jumlah tertentu kepada Kacabdin.
Tim media yang mencoba mengonfirmasi informasi ini telah dua kali mendatangi kantor Kacabdin di Trenggalek, namun tidak pernah berhasil bertemu. Surat konfirmasi resmi yang dikirim pada 27 Juni 2024 melalui WhatsApp juga belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.
Jika dugaan ini benar, maka tindakan Kacabdin tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk memastikan integritas dan transparansi dalam sistem pendidikan.
( Relly )
