Banyuwangi, indonetizen.id – Dugaan praktik pelanggaran terhadap prinsip transparansi publik kembali terjadi dalam lingkaran proyek kedinasan Kabupaten Banyuwangi. Sebuah proyek pembangunan saluran irigasi yang terletak tepat di sebelah titik pengerjaan CV Shaka Dharma Sejahtera di Dusun Kopen, RT 04 RW 01, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, memicu polemik besar lantaran dikerjakan secara sembunyi-sembunyi tanpa dilengkapi identitas resmi.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa paket pengerjaan fisik tanpa identitas tersebut digarap oleh CV Benua Timur di bawah naungan Dinas PU Pengairan Banyuwangi. Ironisnya, hingga hari ini tidak ditemukan adanya papan informasi proyek yang terpasang di sekitar lokasi pengerjaan.
Ketiadaan papan nama anggaran ini langsung mengundang kecurigaan publik dan memicu tudingan miring bahwa paket pekerjaan milik CV Benua Timur tersebut merupakan “Proyek Siluman”. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek yang dibiayai oleh uang negara wajib memasang papan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Tindakan menyembunyikan nilai kontrak, volume pengerjaan, dan sumber dana ini dinilai sebagai upaya sengaja untuk menghindari pengawasan dari lembaga swadaya maupun awak media.
Ada Indikasi Gagal Konstruksi dan Manipulasi Spesifikasi Teknis
Selain menabrak regulasi keterbukaan informasi, proyek tanpa papan nama milik CV Benua Timur ini disinyalir juga memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk memanipulasi spesifikasi teknis bangunan. Pasokan material di lapangan memperlihatkan tumpukan pasir yang keruh karena tercampur tanah secara dominan, serta takaran semen yang diduga sengaja dikurangi secara drastis saat proses pengadukan mesin molen.
Kombinasi antara ketiadaan transparansi publik, pengawasan yang mandul, serta dugaan pengurangan volume material ini memunculkan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saat dikonfirmasi pada Senin (09/11/2026), Juru Air Korsda Cluring, Hermanto, membenarkan lokasi tersebut merupakan proyek di bawah naungan lembaganya namun berkilah tidak mengetahui hilangnya papan nama anggaran di titik pengerjaan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, memilih mengambil langkah seribu dan tetap bungkam tanpa memberikan klarifikasi sedikit pun saat dimintai keterangan oleh wartawan.
Masyarakat mendesak pihak Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) Banyuwangi segera memanggil pihak manajemen CV Benua Timur untuk membuka transparansi dokumen kontrak kerja sebelum struktur bangunan irigasi tersebut telanjur diserahterimakan secara sepihak. (Tim/Red)












