Dibangun Pakai Pasir Tanah dan Minim Semen, Irigasi Kradenan Terancam Jebol! Laporan Resmi Meluncur ke Kejaksaan, Publik Tantang Dinas PU Berani Bongkar Ulang!

Banyuwangi, Indonetizen.id – Polemik dugaan buruknya kualitas material dan minimnya pengawasan pada proyek pembangunan saluran irigasi di Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya sempat berjanji akan melakukan pengecekan kepada jajaran teknis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, justru kembali memilih bungkam saat dimintai penjelasan lanjutan pada Kamis (12/11/2026).

Sikap tertutup pucuk pimpinan dinas tersebut memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Di saat warga terus ditekan untuk patuh memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, realisasi pembangunan infrastruktur pertanian justru dinilai dikerjakan secara asal-asalan tanpa pengawasan ketat.

Sejumlah warga setempat mengungkapkan rasa jengahnya lantaran kualitas bangunan irigasi di wilayah mereka kerap kali mengalami kerusakan parah meski baru berusia sekitar dua tahun pasca pengerjaan. Kondisi tumpukan pasir yang diduga dominan tanah serta indikasi pengurangan takaran semen pada proyek yang tengah berjalan saat ini dinilai membuat daya ikat pasangan batu sangat rapuh dan sangat riskan jebol saat dihantam debit air irigasi.

Atas dasar itu, masyarakat mendesak Dinas PU Pengairan Banyuwangi segera mengambil tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar teguran di atas kertas. Warga menantang dinas untuk berani memerintahkan rekanan membongkar kembali pasangan batu yang sudah terlanjur dikerjakan menggunakan adukan bermasalah tersebut, sebelum bagian luarnya ditutup plesteran rapi dan memicu gagal konstruksi di kemudian hari.

Merespons lambannya tindakan korektif di lapangan, laporan pengaduan masyarakat secara resmi telah dilayangkan hari ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Tak berhenti di tingkat kabupaten, berkas laporan yang dilengkapi bukti dokumentasi visual berkoordinat GPS tersebut juga ditembuskan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur di Surabaya serta Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Dalam laporan tersebut, aparat penegak hukum dan auditor internal pemerintah daerah didesak untuk segera turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta uji kelayakan kualitas material sebelum proyek yang digarap oleh CV Shaka Dharma Sejahtera maupun titik bersebelahan milik CV Benua Timur tersebut dilakukan serah terima akhir (PHO) dan dicairkan anggarannya.

Publik kini menanti ketegasan Dinas PU Pengairan untuk berani memerintahkan pembongkaran bangunan cacat mutu tersebut, sekaligus menunggu langkah audit dari Kejaksaan dan Inspektorat Banyuwangi demi memastikan setiap rupiah uang pajak masyarakat benar-benar terwujud menjadi bangunan irigasi yang kokoh dan tahan lama. (Tim/Red)

Tinggalkan Balasan