STOP..!!!!! Pengkondisian Pengadaan Kain Seragam Sekolah
BANYUWANGI – indonetizen.id | Pengkondisian pengadaan kain seragam sekolah dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sebenarnya bukanlah isu baru di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Dan itu tidak hanya terjadi di sekolah menengah atas namun juga terjadi di sekolah menengah tingkat pertama.
Kini isu pengkondisian seragam sekolah itu kembali muncul setelah Yudianto, Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Lembaga Pengkajian Pemerintah Otonomi Daerah Banyuwangi menyampaikan saat menghadiri acara buka puasa bersama awak media dan sejumlah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat di restoran New Surya Hotel Jajag, Jumat (29/3).
Menurutnya, pengkondisian pengadaan kain seragam sekolah adalah permasalahan klasik dan menjadi problem rutin tahunan disetiap proses PPDB.
“Apalagi pada saat berjalannya proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) utamanya disekolah negeri,” ucapnya.
Lebih lanjut Yudi menambahkan semenjak SMA dan SMK berada dalam kendali pemerintahan provinsi praktis muncul pengusaha yang dekat dengan pejabat provinsi untuk melakukan pengkondisian atau penekanan.
“Biasanya kepala sekolah yang diiming-imingi sesuatu agar memilih bekerjasama dengan pengusaha yang ada di Surabaya,” tandasnya lagi.
Oleh sebab itu sebagai ketua lembaga yang bergerak dalam pengkajian otonomi daerah, dirinya setiap tahun bersurat kepada gubernur Jawa Timur agar melarang pejabat provinsi cawe-cawe urusan seragam.
“Beri peluang pengusaha lokal agar perputaran uang dari orang tua murid untuk pembelian seragam tidak keluar kepada pengusaha luar daerah,” tandasnya.
Masih menurut Yudi jika pengadaan kain seragam itu diserahkan kepada pengusaha lokal keuntungannya lebih mudah apabila melakukan klaim apabila ada kekurangan atau kesalahan dan hasilnyapun juga untuk mengupah karyawan tokonya.
“Silahkan orang tua atau siswa mau membeli kain seragam ditoko mana saja diseputaran Banyuwangi yang penting tidak ada penekanan dan pengkondisian,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Suyoto Mahmud Sholeh, ketua LSM. Suara Bangsa, pihaknya berharap agar tidak ada penekanan dari pejabat propinsi, biarkan masyarakat membeli seragam ditoko atau pengusaha setempat, bahkan Suyoto telah mendengar kasak kusuk bahwa telah terjadi penekanan terhadap beberapa kepala sekolah.
“Mereka dikumpulkan disuatu tempat dengan janji-janji diberikan fee agar bekerjasama dengan pengusaha dari Surabaya.” cetusnya.
Polemik tentang seragam itu dikatakan Suyoto beberapa waktu lalu juga disampaikan kepada Komisi X DPR RI saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum digedung rakyat Jakarta.
“Kami sampaikan kepada wakil rakyat untuk diteruskan kepada menteri pendidikan melarang pengkondisian pengadaan seragam sekolah oleh pejabat provinsi.” Imbuh koordinator acara buka bersama itu. ( SHT )
