Warga Tampo Bergerak: Tuntut Transparansi Dana Desa dan Proyek Infrastruktur, Ancam Duduki Kantor Desa
Banyuwangi – indonetizen.id | (1/10/25) – puluhan warga dari Masyarakat Tampo dikabarkan akan menggelar aksi besar-besaran dengan agenda menduduki Kantor Desa pada hari, Kamis (9/10/2025), mulai pukul 13.00 WIB.
Aksi ini merupakan puncak dari kegelisahan publik yang menuntut adanya transparansi total atas pengelolaan keuangan dan program desa selama periode dua tahun terakhir.
Tuntutan utama yang disuarakan oleh Warga Tampo ini mencakup enam poin krusial yang diduga tidak berjalan transparan atau akuntabel.
Juru bicara aksi, yang namanya belum dapat dikonfirmasi, menyatakan bahwa masyarakat merasa perlu mengawasi langsung penggunaan uang rakyat.
Fokus Tuntutan: Dana Desa hingga Program Ketahanan Pangan
Poin-poin spesifik yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah:
Penggunaan Dana DD ADD (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa): Warga menuntut rincian dan pertanggungjawaban yang jelas atas alokasi dan realisasi dana desa yang bernilai miliaran rupiah.
Proyek Infrastruktur: Masyarakat mendesak transparansi mengenai anggaran, kualitas, dan pelaksana proyek pembangunan fisik yang didanai desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Permintaan audit dan transparansi kinerja BUMDES, termasuk permodalan dan kontribusinya terhadap pendapatan desa.
Panitia Lelang TKD (Tanah Kas Desa): Warga ingin mengetahui mekanisme dan hasil lelang aset desa agar prosesnya bebas dari praktik kolusi.
Panitia Tampo Fair: Transparansi pengelolaan anggaran dan laporan kegiatan event tahunan desa.
Program Ketahanan Pangan 2022-2023: Program yang wajib dialokasikan minimal 20% dari Dana Desa ini menjadi fokus tuntutan karena dianggap belum memberikan dampak yang signifikan atau tidak jelas realisasinya.
Aksi Berlangsung “Hingga Berhasil”
Dalam poster seruan aksi yang telah beredar luas, disebutkan bahwa kegiatan menduduki Kantor Desa akan berlangsung dengan tagline “Pukul 13.00 WIB – BERHASIL.” Frasa ini menunjukkan tekad warga untuk tidak membubarkan diri sebelum mendapatkan kejelasan dan komitmen nyata dari pihak Pemerintah Desa Tampo untuk membuka seluruh laporan pengelolaan dana dan program.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Tampo dan jajaran perangkat desa terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuntutan dan rencana aksi ini. Aparat keamanan setempat diharapkan telah bersiap mengamankan area Kantor Desa untuk memastikan aksi berjalan tertib dan damai.
Aksi ini menjadi pengingat penting akan hak-hak masyarakat dalam mengawal dana desa, sekaligus menyoroti tantangan yang masih sering dihadapi dalam mencapai tata kelola pemerintahan desa yang benar-benar terbuka dan akuntabel di tingkat akar rumput.
