Indonetizen.id, Banyuwangi – Dinas Koeperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi tetap tidak bisa memberikan penjelasan dan jawaban terkait dugaan penyelewengan anggaran kegiatan pelatihan kerja.
Hasil kajian Lembaga Diskusi LITERASI menemukan adanya dugaan kebocoran anggaran yang dikelola oleh Dinas Koperasi ditaksir hampir mencapai angka 2 Miliyar di beberapa kegiatan pelatihan kerja.
Yang mana kegiatan pelatihan tersebut dilakukan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda.
Yahya Umar salah satu Kordinator LITERASI mengatakan ada kurang lebih 24 kegiatan pelatihan yang diduga fiktif namun sudah dipertanggungjawabkan di dalam APBD.
“Dari data yang kami peroleh ada sekitar 24 kegiatan yang diduga fiktif alias bodong, jika ditotal kegitan tersebut menghabiskan anggaran sekitar 1.8 Miliyar bahkan bisa lebih”, ucapnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa Dinas Koperasi sudah berkali-kali di mintai klarfikasi dalam bentuk surat ataupun lisan, namun Kepala Dinas terus beralasan harus ada persetujuan dari pimpinan.
“Kami sudah berkali-kali bersurat ke Diskop namun tetap tidak ada jawaban dalam surat tersebut, hanya mengatakan harus disetujui oleh pimpinan, maka dari itu kami semakin curiga ada dugaan permainan dari tingkat staf hingga Bupati”, tuturnya.
Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Usaha Mikro Nanin Oktavianti saat ditemui diruangannya beralasan tidak bisa menjelaskan secara detail dan tidak bisa menunjukan data jika tidak ada perintah dari pimpinan, dalam hal ini yang dimaksud yaitu Bupati Ipuk dan Sekda Kabupaten Banyuwangi, Senin (3/4/2023).
“Kalau pimpinan belum memberikan perintah untuk memberikan penjelasan dan data yang dimaksud, kami tidak bisa memberikan, karena setiap laporan keuangan harus pemberitahuan kepada Sekda,” ucap Nanin ditemui di kantornya.
Dari sini masyarakat makin mencurigai adanya kasus yang mirip dengan tersangka Kasus Korupsi Mamin Fiktif NH, yang mana dilakukan disaat pandemi Covid-19.
(red)
