Indonetizen.id, Banyuwangi – Begitu parahnya sistem birokrasi di lingkungan RSUD Genteng dan sangat miris masih terjadi di tahun 2024 ini, bagaimana tidak keluarga pasien dipaksa untuk mondar mandir menyelesaikan administrasi yang harusnya bisa dipangkas lewat sistem yang terintegrasi.
Seperti yang dialami dari keluarga pasien asal Desa Sembulung Kecamatan Cluring, Agung pertama pada Rabu (13/3/2024) pasien sudah diperbolehkan pulang namun sesuai aturan harus memberikan jaminan uang sebesar Rp. 6,4 juta secara cash karena SPM (Surat Pernyataan Miskin) masih dalam proses, namun anehnya tidak diberikan rincian jelas biaya yang dihabiskan tersebut dan hanya ditulis manual di secarik kertas.
Kemudian di hari Jumat (15/3/2024) pihak keluarga datang membawa SPM untuk mengambil uang jaminannya, namun prosedur birokrasinya sangat melelahkan dan perlu bolak balik tidak bisa di permudah.
Padahal pemerintah sudah gelontorkan anggaran 2.4 Miliar di tahun 2024 untuk memperbaiki sistem ini, namun fakta dilapangan hampir semua masih manual dan perlu bolak balik hanya untuk menyelesaikan administrasi.
Saat dikonfirmasi Kepala Pelayanan RSUD Genteng dr. Sugiyo mengatakan bahwa kalau minta rincian pembiayaan bisa di foto hanya sementara.
“Untuk rincian ada mas, barusan saya telvn kepala ruangan untuk dituliskan rinciannya, tapi kalau minta rincian pembiayaan hanya bisa di foto sementara mas”, tulis Sugiyo melalui pesan singkat.
Dan ketika ditanyakan terkait pelayanan birokrasi yang berbelit-belit dirinya menjelaskan bahwa sistem masih tahap hibrid.
“Kita masih tahap hibrid sistem layanan secara elektronik yang sedang berjalan kita laksanakan, dan sedang berjalan selama 5 bulan, untuk masalah anggaran saya tidak tahu, bisa langsung ditanyakan ke Bagian Umum saja mas”, ucapnya lagi menjelaskan. (Gung)
