Indonetizen.id, Banyuwangi – Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan di sekolah negeri menjadi sorotan tajam di berbagai platform media sosial. Beberapa orang tua murid mengungkapkan keresahan mereka terhadap tuntutan pembayaran infaq, sumbangan, serta kontribusi masyarakat lainnya di SMPN 2 Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Rabu (9/8/2023).
Salah satu wali murid, berinisial JD, merasa terbebani dengan nominal yang luar biasa tinggi. Ia melaporkan bahwa anaknya diminta membayar infaq sebesar Rp 800.000 dan ditambah dengan berbagai iuran lainnya yang tak kalah menguras kantong.
JD merinci, “Anak saya baru saja pulang dari sekolah dan menceritakan bahwa ada lagi permintaan pembayaran iuran untuk bulan Agustus sebesar Rp 50.000. Setiap bulan kami diminta membayar, bahkan saat ada kegiatan tambahan tetap ada iuran yang harus dibayarkan. Menurut saya, klaim bahwa sekolah negeri adalah gratis hanyalah omong kosong.”
Tak hanya di sisi orang tua murid, lembaga LITERASI (Lumbung Informasi dan Transparansi) juga ikut angkat bicara. Mereka dengan tegas menanggapi dugaan pungli di SMPN 2 Gambiran.
Menurut mereka, semua biaya terkait kegiatan sekolah seharusnya sudah tercakup dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun begitu, wali murid masih dikenai biaya bulanan yang terasa seperti beban ekstra.
“Kami sebagai lembaga akan mengirim surat resmi yang berisi keluhan dari wali murid terkait hal ini. Kami telah mengumpulkan bukti tambahan, termasuk kwitansi-kwitansi dari wali murid yang menunjukkan nominal yang menurut kami tidak pantas,” tegas perwakilan LITERASI.
Upaya jurnalis dari indonetizen.id untuk mendapatkan tanggapan dari kepala sekolah, Sapto Orbayani, masih belum membuahkan hasil. Meski telah menghubungi melalui media WhatsApp, belum ada jawaban hingga berita ini akhirnya diterbitkan. Masyarakat pun menanti-nantikan respons dari pihak sekolah terkait dugaan pungli yang semakin menguat. (Red)
