Aliansi Mahasiswa Kediri Gelar Aksi ‘Evaluasi Total Indonesia’ di Kantor DPRD, Suarakan Isu Nasional hingga Tolak Proyek Geothermal
KEDIRI, Indonetizen.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, pada Kamis (2/7/2026) siang. Mengusung tema “Evaluasi Total Indonesia”, aksi ini membawa belasan tuntutan yang menyoroti carut-marut isu nasional hingga persoalan krusial di tingkat lokal.
Massa yang diperkirakan mencapai 300 orang tersebut mulai bergerak dari titik kumpul di Lapangan Grogol, Dusun Grogol, Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sekitar pukul 12.00 WIB. Dengan pengawalan ketat aparat keamanan, para mahasiswa kemudian melakukan long march menuju gedung wakil rakyat.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini dipimpin oleh beberapa koordinator lapangan (korlap) dan orator, di antaranya Fajrul Falakh, Faiq Taufiqur Rohmah, Rizal, dan Misbachul. Secara bergantian, mereka membakar semangat massa aksi melalui orasi-orasi kritis di depan pintu gerbang DPRD.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Kediri mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan pembenahan fundamental. Terdapat 8 poin tuntutan nasional yang mereka suarakan, antara lain:
1. Menegakkan amanat UUD 1945 Pasal 33 secara berdaulat demi kemakmuran rakyat.
2. Memulihkan kepercayaan publik melalui penerapan sistem meritokrasi yang berlandaskan asas transparansi dan kapabilitas.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
4. Mendesak presiden untuk melakukan reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai dengan kompetensi dan otoritas.
5. Melakukan reset pada BGN (Badan Gizi Nasional) dan membubarkan KDMP.
6. Mengembalikan fungsi TNI dan POLRI ke barak (menjaga netralitas dan profesionalitas).
7. Mendongkrak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
8. Memperbaiki pola komunikasi publik pemerintah yang dinilai sering memicu kegaduhan.
Tidak hanya isu pusat, mahasiswa juga menyoroti berbagai kebijakan dan problem di internal Kabupaten Kediri. Setidaknya ada tiga tuntutan lokal yang menjadi rapor merah bagi pemerintah daerah:
Mahasiswa menuntut DPRD untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri melaksanakan fungsi pengawasan ketat, serta menutup Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dianggap tidak sesuai jika dipaksakan di daerah non-3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Tolak Geothermal: Massa aksi secara tegas menolak wacana proyek energi panas bumi (geothermal) yang direncanakan di wilayah Kabupaten Kediri karena dinilai berisiko merusak lingkungan sekitar.
Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum dan Pemkab untuk mengusut tuntas kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa.
“Kami datang ke sini untuk mengingatkan para wakil rakyat agar tidak tidur. Ada banyak masalah, baik di pusat maupun di daerah kita sendiri (Kediri) yang butuh evaluasi total,” teriak salah satu orator.
Aksi penyampaian pendapat di muka umum ini berakhir dengan tertib pada pukul 13.00 WIB setelah perwakilan mahasiswa menyampaikan berkas tuntutan mereka kepada pihak DPRD. Massa kemudian membubarkan diri secara teratur di bawah pengamanan kondusif dari pihak kepolisian setempat. (Taufik hidayat)
