Menjaga Integritas, Membangun Etika Kerja Politik Bupati-Wakil Bupati
BANYUWANGI – indonetizen.id | Seperti diketahui bersama, Presiden – Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menyusun Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Formasi kabinet ini sebagian besar diisi oleh partai pengusul yang tergabung dalam partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan sederet partai non parlemen diantaranya PBB, PSI, Gelora dan Garuda.
Pada perkembangannya, KIM berubah menjadi KIM – Plus sehubungan bergabungnya Nasdem dan PKB yang memilih berkoalisi dengan kubu Prabowo. Padahal dua partai itu menjadi rival dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) saat memilih mengusung Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar.
Praktis, hanya tersisa PDIP dan PPP yang menjadi oposisi. Tak ayal, dua partai ini tidak dapat jatah menteri, atau kepala badan setara kementerian. Sementara, kabinet Merah Putih diisi oleh partai pengusul, tim sukses maupun relawan, kalangan profesional dan independen.
Bahkan, partai selevel PKB saja mendapatkan tiga jatah menteri, yaitu Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang dijabat oleh Muhaimin Iskandar ; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipercayakan kepada Abdul Kadir Karding dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.
Sementara itu, Nasdem meski masuk dalam KIM-Plus, tapi partai besutan Surya Paloh itu memilih menolak masuk kabinet.
Pertimbangannya adalah bahwa langkah yang diambil Nasdem dalam rangka memberikan edukasi politik. Nasdem tetap mengambil langkah mendukung kerja kerja pemerintahan meski berada di luar kabinet. Selain itu, sikap Nasdem nilai bagian dari ikhtiyar politik dan menjaga etika dalam berpolitik sesuai dengan porsinya.
Sementara itu, PDIP tetap berada di luar kabinet. Tidak ada satupun menteri dari partai berlogo banteng moncong putih itu dalam kabinet merah putih. Meskipun, PDIP memiliki segudang kader untuk mengisi posisi di kementerian. Saat dipimpin Presiden Joko Widodo, tercatat yang semula terdapat lima kader menjadi menteri kemudian hasil reshuffle menyusut menjadi tiga, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Sangat jelas bahwa PDIP tetap konsisten dengan sikap yang sudah diputuskan. Meskipun, Prabowo Subianto melirik kader PDIP masuk dalam gerbong kabinet. Tapi, bagaimanapun juga, tidak ada satupun kader PDIP yang masuk kabinet karena bagian dari integritas dan menjaga etika politik. Jika ada kader PDIP memilih masuk kabinet, tentu etika politik juga harus keluar dari keanggotaan partai.
Tentu menjadi pembeda manaka kader PDIP yang justru memilih mengundurkan diri dari keanggotaan partai karena berbeda sikap dukungan di saat proses Pilpres. Sebut saja, Maruarar Sirait dan Budiman Sujatmiko. Kedua kader PDIP ini memilih mundur dari keanggotaan partai karena memilih mendukung Prabowo – Gibran.
Tak ayal, kini keduanya juga mendapatkan ganjaran setimpal. Oleh Presiden Prabowo, kedua tokoh ini mendapatkan job menteri. Maruarar Sirait didapuk menjadi menteri perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan, Budiman Sujatmiko yang notabene eks aktivis 98 itu dapat kepercayaan sebagai Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan.
Berkaca pada sikap partai dan sikap presiden, tentu ini menjadi pertimbangan politik bagi kepala daerah hasil Pilkada tahun 2024. Pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi telah diumumkan sebagai pemenang adalah Ipuk Fiestiandani – Mujiono. Baik melalui penetapan KPUD maupun putusan Mahkamah Konstitusi.
Menukil pernyataan Arvy Rizaldy, ketua Fraksi PKB di DPRD Banyuwangi yang tampak hadir dalam Haul KH. Achmad Musayidi Munakib, ayahanda Abdullah Azwar Anas, pendiri Ma’had Mabadiul Ihsan, Karangdoro, Tegalsari kemarin. Langkah dan sikap politik yang diambil kader partai merupakan bagian dari integritas. Termasuk manakala partainya mendukung pasangan calon bupati – wakil bupati, H. Moh. Ali Makki – Ali Ruchi, maka demi integritas harus mengikuti intruksi partai.
Ketua Partai Garuda, Yusuf Hidayat yang semula secara personal enggan mendukung incumbent, pada akhirnya harus tunduk dan taat ketika partainya wajib mengintruksikan mendukung dan memenangkan Ipuk Fiestiandani – Mujiono. Sikap kedua tokoh ini patut diapresiasi dan menjadi contoh yang baik.
Berkaitan dengan integritas sama halnya Abdullah Azwar Anas yang memilih mengikuti partainya tidak masuk dalam kabinet Merah Putih, walaupun sebenarnya ditawari masuk kabinet. Berkat perannya yang strategis, Nomenklatur kementerian bisa diubah pada masa transisi pemerintahan semula 34 kementerian di era Presiden Jokowi menjadi 48 kementerian di era Prabowo Subianto. Pada akhirnya, sekretarisnya, yang didapuk menjadi pengganti dirinya sebagai Menpan RB.
Sekali lagi, ini berkaitan dengan menjaga integritas sebagai kader partai, termasuk bagaimana mengakomodir kerja kerja partai koalisi, tim sukses, relawan sesuai porsi dan tupoksi oleh Bupati – Wakil Bupati setelah dilantik 20 Februari nanti!
Ali Nurfatoni, Sekretaris Forum Diskusi Dapil Se Banyuwangi
