Indonetizen.id, Banyuwangi – Pada Kamis (1/8/2024), masyarakat Banyuwangi berkumpul di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bersama Rakyat Belambangan Bersatu (SRBB).
Acara tersebut bertujuan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan pendidikan di Banyuwangi, khususnya pada tingkat SLTA. Namun, rapat tersebut diwarnai dengan ketidakpuasan karena ketidakhadiran Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Banyuwangi, Ahmad Jaenuri, S.Pd., M.Pd.
Sugiarto, koordinator aksi SRBB, menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Jaenuri. “Kami mengundang beliau untuk membahas masalah pendidikan yang sudah sangat mendesak, seperti dugaan pungutan liar (PSM), penahanan ijazah, dan regulasi PPDB yang tidak jelas. Namun, beliau tidak hadir. Ini sangat mengecewakan,” ujar Sugiarto dengan nada kecewa.
Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan Jaenuri sangat sulit, sehingga masyarakat sulit menyampaikan keluhan dan aspirasinya terkait pendidikan.
Yahya Umar, penanggung jawab SRBB lainnya, menegaskan bahwa masyarakat Banyuwangi membutuhkan kepala cabang dinas yang responsif dan peduli terhadap permasalahan pendidikan.
“Kami mendorong DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk membuat rekomendasi agar Ahmad Jaenuri segera dicopot dari jabatannya. Kami butuh pemimpin yang bisa diajak berkomunikasi dan bekerja sama demi kepentingan anak didik,” tegas Yahya.
Dalam forum yang sama, Ahmad Munir, aktivis senior dari Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB), juga mengungkapkan kekecewaannya.
Munir menilai perilaku Jaenuri yang tidak menghargai undangan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga tersebut.
“Jaenuri sudah beberapa kali dihubungi untuk menghadiri acara penting seperti ini, tetapi selalu sulit untuk ditemui. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak serius dalam menangani masalah pendidikan di Banyuwangi. Saya berharap beliau segera dipindahkan dari Banyuwangi,” kata Ahmad Munir.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono, S.H., yang hadir dalam rapat tersebut, juga menyampaikan rasa kecewanya. Menurutnya, ketidakhadiran Jaenuri bukan pertama kalinya terjadi.
“Kami sudah beberapa kali mengundang beliau untuk hadir dalam forum-forum penting, tetapi beliau selalu berhalangan dengan berbagai alasan. Ini membuat kami sangat kecewa,” ujar Ruliyono.
Ia menegaskan bahwa komitmen dan kehadiran kepala cabang dinas sangat penting dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan di Banyuwangi.
Sebagai langkah konkret, peserta rapat sepakat untuk segera membuat rekomendasi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur agar Ahmad Jaenuri diganti atau dicopot dari jabatannya.
“Kami akan mengajukan rekomendasi resmi agar Jaenuri segera diganti. Sikap dan perilakunya yang meremehkan warga Banyuwangi dan lembaga DPRD tidak bisa ditoleransi lagi. Kami butuh pemimpin yang bisa bekerja sama dengan masyarakat,” tutup Ruliyono.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal perubahan positif dalam sistem pendidikan di Banyuwangi. Masyarakat berharap adanya kepala cabang dinas yang lebih responsif dan berkomitmen untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang ada, demi masa depan anak didik yang lebih baik dan sistem pendidikan yang lebih transparan. (Red)
