Pemerintah Kota Kediri Pastikan Program Seragam Gratis Berlanjut, Gelontorkan Rp5,68 Miliar dari APBD
KEDIRI, INDONETIZEN.ID – Angin segar berembus bagi para wali murid baru di wilayah Kota Kediri. Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri memastikan bahwa program bantuan sosial berupa seragam sekolah gratis untuk peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipastikan akan tetap berjalan penuh pada tahun ajaran 2026/2027.
Langkah ini mempertegas komitmen Pemkot Kediri dalam meringankan beban finansial masyarakat di tengah momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekaligus memastikan hak pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh anak di Kota Kediri.
Guna menyokong keberlangsungan program pro-rakyat tersebut, pemerintah daerah tidak tanggung-tanggung mengalokasikan anggaran belanja melalui APBD dengan total estimasi mencapai sekitar Rp5,68 miliar.
Program bantuan seragam gratis ini memiliki jangkauan yang luas. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi seluruh siswa baru yang secara administrasi kependudukan berdomisili di Kota Kediri, tanpa membedakan status sekolah tujuan mereka.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anthon Wartjiantono, kepada Indonetizen, 16/07/2026, memaparkan, untuk tahun ajaran kali ini, bantuan kain yang disiapkan oleh pemerintah mencakup tiga jenis seragam utama: Seragam Nasional, Seragam Pramuka, Seragam Olahraga.
Secara administratif, realisasi anggaran tersebut dibagi ke dalam dua porsi sesuai jenjang satuan pendidikan. Pagu anggaran untuk jenjang SD dialokasikan sebesar Rp2.042.466.000 dengan target sasaran menjangkau sekitar 4.000 siswa baru. Sementara itu, untuk jenjang SMP, pemerintah menyiapkan alokasi yang lebih besar yakni mencapai Rp3.639.458.000 guna mengakomodasi kebutuhan sekitar 6.000 siswa.
Hingga pertengahan Juli ini, proses pengadaan barang yang dibiayai negara tersebut dilaporkan masih dalam tahap persiapan administrasi sebelum nantinya melangkah pada proses mini kompetisi melalui mekanisme e-katalog.
Selain tiga jenis seragam wajib yang ditanggung oleh APBD, pihak Dinas Pendidikan Kota Kediri juga menaruh perhatian serius pada pengadaan pakaian penunjang lain, seperti seragam batik khas masing-masing lembaga sekolah.
Dinas Pendidikan kota kediri menegaskan masih mengkaji secara mendalam dan menunggu instruksi teknis lebih lanjut mengenai skema pengadaannya. Apakah nantinya pembelian akan diserahkan secara mandiri kepada orang tua di pasar bebas, atau melalui kesepakatan bersama yang difasilitasi sekolah.
Meskipun sistemnya masih dirumuskan, Anthon Wartjiantono menggarisbawahi satu poin krusial: seluruh proses penyediaan atribut sekolah wajib bersih dari segala bentuk transaksi ilegal.
“Yang jelas kita sikapi agar terbebas dari pungli,” tegas Kabid Pendidikan Dasar tersebut menutup keterangannya.
Komitmen kuat dan transparansi anggaran yang ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri ini diharapkan mampu menjadi barometer tata kelola pendidikan yang bersih, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. ( Taufik hidayat)
