Akademisi minta Pemkab Banyuwangi tidak tebang pilih.
Banyuwangi – indonetizen.id | Riuh rendah beberapa kejadian di Banyuwangi mulai dari dugaan tidak lengkapnya ijin minimarket di tutup Satpol PP, Mie Gacoan yang di duga juga belum berijin memicu kontroversi di berbagai kalangan.
Hal ini memantik akademisi Banyuwangi untuk ikut urun rembuk dalam hal ini.
“Kami melihat ada ketidakjelasan penegakan peraturan daerah, satu sisi kedatangan investor perlu disambut dengan tangan terbuka sehingga di tengah efisiensi ada peluang menambah tenaga kerja di sisi yang lain penegakan perda harus di lakukan agar ada penambahan pendapatan asli daerah bagi Banyuwangi” ungkap Puket III STAI Darul Ulum Banyuwangi, Fajar Isnaeni, SE., MM. Senin 12/5/25
“Pemkab Banyuwangi hendaknya tidak membuat polemik, karena di era keterbukaan kali ini semua bisa mengakses informasi, sehingga ditutup serapi apapun akan terlihat juga, Pemerintah Daerah Banyuwangi tidak boleh tebang pilih dalam hal ini, kepastian investasi juga harus berbanding lurus dengan segala perijinan yang harus di urus dan di selesaikan oleh investor, kalau ada kekurangan sudah selayaknya Pemkab memberikan guidance bagi investor sehingga kesan perijinan di persulit tidak ada”, kata kandidat Doktor Ilmu Ekonomi menambahkan.
Pembangunan beberapa tempat mie gacoan di Genteng maupun di Banyuwangi mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan bahkan terbaru di Genteng juga mendapatkan aksi demo dari masyarakat.
“Kami mendukung investasi di Banyuwangi asal sesuai regulasi, jangan ada kongkalikong antara oknum pengusaha dan oknum pejabat, karena penegakan regulasi perijinan ini tonggak awal, mari kita terima investasi tapi selesaikan dulu semua perijinannya, kita semua cinta Banyuwangi hanya kita tidak mau ada perbedaan dalam pengurusan ijin investasi di sini, tenaga kerja terserap dan regulasi juga di taati, kalau mau di tutup tentu di tutup semua dulu sampai ijinnya selesai agar tidak menjadi kontroversi.” tambah tokoh muda yang juga sekretaris PC ISNU Banyuwangi.
