Pemda Banyuwangi Berencana Lepas Seluruh Saham untuk DAD, GRIB JAYA Banyuwangi Menyatakan Belum Ambil Sikap
BANYUWANGI — indonetizen.id | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tengah menggulirkan wacana besar terkait pelepasan seluruh saham daerah untuk kemudian dialihkan sebagai aset Dana Abadi Daerah (DAD). Kebijakan ini digadang-gadang menjadi langkah strategis Pemda dalam memperkuat stabilitas fiskal jangka panjang dan membuka ruang investasi baru yang lebih fleksibel.
Rencana tersebut langsung menyedot perhatian berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan. Salah satu yang memberikan respons adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Banyuwangi. Ketua DPC GRIB JAYA Banyuwangi, Yahya Umar, menyatakan bahwa pihaknya belum menentukan sikap resmi atas rencana pelepasan saham tersebut.
“Kami masih menunggu petunjuk dari DPD Jatim. GRIB JAYA Banyuwangi belum mengambil sikap apa pun terkait rencana pelepasan saham daerah untuk DAD ini,” ujar Yahya Umar saat dimintai keterangan, Jumat, 29/11/2025
Menurut Bang Yahya panggilan akrabnya, kebijakan sebesar ini harus dikaji secara cermat, baik dari sisi manfaat maupun potensi dampaknya terhadap kepentingan publik. Sebagai organisasi yang kerap terlibat dalam advokasi sosial, pihaknya enggan mengambil posisi sebelum mendapatkan arahan struktural dari DPD Jatim.
“Kami perlu melihat arah kebijakan organisasi secara keseluruhan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyentuh langsung aspek pengelolaan aset daerah. Kami tidak ingin berspekulasi,” tegasnya.
Dalam informasi yang berkembang, pelepasan saham untuk DAD disebut-sebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih longgar sekaligus meningkatkan nilai manfaat aset daerah. Namun, hingga kini Pemda Banyuwangi belum mempublikasikan detail teknis mengenai Skema pelepasan saham, Arah penggunaan DAD, Mekanisme pengawasan, Dampak jangka pendek dan panjang terhadap layanan publik, Serta transparansi nilai dan proses transfer aset.
Sejumlah pengamat menilai, pelepasan saham pemerintah daerah harus dilakukan secara sangat hati-hati mengingat risiko hilangnya kontrol Pemda terhadap aset strategis. Sementara itu, sebagian pihak melihatnya sebagai peluang untuk memperbesar kapasitas investasi daerah.
Bang Yahya menegaskan bahwa GRIB JAYA Banyuwangi tetap memantau perkembangan wacana ini. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan pandangan kritis apabila kebijakan tersebut dirasa tidak memihak kepentingan masyarakat.
Namun, sikap itu baru akan diambil setelah adanya keputusan dan arahan dari Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur (DPD Jatim).
“Kami organisasi yang terstruktur. Setiap langkah harus selaras dengan arahan tingkat provinsi dan pusat. Setelah ada petunjuk dari DPD Jatim, barulah kami akan menyampaikan sikap resmi,” pungkas Bang Yahya.
Hingga kini, masyarakat Banyuwangi masih menantikan penjelasan rinci dari Pemda mengenai urgensi dan analisis risiko dalam pelepasan saham tersebut. Transparansi informasi menjadi hal yang sangat krusial agar kebijakan tidak menimbulkan spekulasi publik.
GRIB JAYA Banyuwangi, sebagai ormas yang memiliki basis sosial kuat, diperkirakan akan memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika sikap publik bila kelak mereka menyatakan dukungan ataupun keberatan atas kebijakan Pemda.
